JAKARTA (17 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menilai tidak tepat jika anggaran penanganan stunting lebih banyak digunakan untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas. Politik anggaran harus disusun dan dilaksanakan dengan benar untuk mengurai stunting.
"Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu sendiri. Tujuannya tidak akan tercapai kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi dalam keterangannya, Jumat (16/6).
Hal itu disampaikan Nurhadi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait anggaran penanganan stunting. Presiden mengaku geram mengetahui anggaran penanganan stunting yang disusun pemerintah daerah justru mayoritas dipakai untuk rapat dan perjalanan dinas.
Nurhadi mengatakan, penyusunan anggaran tersebut adalah contoh yang keliru. Ia pun sepakat dengan petunjuk Jokowi bahwa 80% anggaran harus diwujudkan berupa bantuan protein dan gizi seperti telur, ikan, daging, dan makanan sehat lainnya.
"Bila politik anggaran dijalankan dengan benar, saya kira problem stunting akan segera terurai. Begitu pun dengan orientasi program lain yang dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ujar Nurhadi.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menambahkan, target pemerintah untuk Indonesia bebas stunting 2024 sulit tercapai jika masih banyak penyelewengan anggaran.
"Modus penyelewengan dana stunting menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi, bagaimana birokrasi tidak self serving, hanya untuk sekadar naik pangkat atau untuk memenuhi kebutuhan kegiatan internal instansi. Aparat birokrasi harus betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di negara kita, salah satunya adalah stunting," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti banyaknya alokasi APBN dan APBD yang tidak tepat guna. Salah satunya terkait anggaran stunting. Presiden mengungkap ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. (dis/*)
