JAKARTA (10 April): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mendukung langkah Presiden Prabowo melakukan penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis. Namun, penyesuaian harus melalui proses asesmen yang ketat.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian regulasi TKDN agar lebih fleksibel dan realistis, tentu dengan catatan penting," kata Erna dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).
Meski mendukung penyesuaian TKDN, menurut Erna, perlu ada asesmen yang ketat terhadap jenis industri mana saja yang memang perlu diberikan relaksasi.
"Fleksibilitas ini jangan sampai menjadi bumerang yang kontraproduktif dan justru mematikan industri dalam negeri yang sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Erna memandang, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga. Pemerintah perlu benar-benar mengidentifikasi sektor mana yang belum mampu memenuhi TKDN secara optimal, agar kebijakan itu tidak menjadi celah bagi produk asing masuk secara masif dan mengganggu daya saing industri lokal.
Selain relaksasi, Erna mendorong agar pemerintah juga menyiapkan insentif bagi industri, khususnya yang mengusung teknologi canggih dan berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi nasional.
"Ini penting agar kita tidak hanya bicara soal fleksibilitas, tapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur industri nasional secara menyeluruh," tukas Erna.
Menyikapi kebijakan pembebasan kuota impor, Erna mengingatkan bahwa dampaknya bisa cukup luas. Dari sisi ekonomi, peningkatan impor dikhawatirkan akan mengguncang stabilitas pasar domestik.
“Kalau impor dibebaskan begitu saja, akan terjadi lonjakan barang masuk. Pasar kita akan kebanjiran produk luar, dan ini bisa memukul produsen lokal,” ujarnya.
Dia menambahkan, persaingan yang semakin tajam antara produk lokal dan impor bisa menekan harga, membuat margin keuntungan menyempit, dan pada akhirnya mengganggu kelangsungan produksi.
“Lapangan kerja juga bisa terdampak. Kalau pabrik-pabrik dalam negeri tak mampu bersaing, mereka bisa mengurangi produksi atau bahkan tutup,” katanya.
Dampak sosial pun menjadi perhatian serius. Erna menilai, jika produk impor lebih murah dan mudah diakses, maka industri lokal akan kehilangan daya saing.
“Bukan cuma soal ekonomi. Ini juga menyangkut nasib jutaan pekerja. Kalau impor terlalu bebas, yang kena duluan ya tenaga kerja kita.” tandasnya.
Selain itu, lanjut Erna, kebijakan bebas impor juga dinilai berpotensi menimbulkan implikasi politik.
“Negara-negara lain bisa melihat Indonesia terlalu longgar. Dalam negosiasi perdagangan internasional, posisi kita bisa lemah. Bahkan bisa saja mereka menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri mereka sendiri, dan itu akan menyulitkan ekspor kita.” ujarnya.
Legislator NasDem dari Dapil Bengkulu ini pun mengingatkan pentingnya strategi jangka panjang yang harus dikaji pemerintahan Presiden Prabowo Subuanto.
“Jangan sampai demi kebijakan sesaat, kita mengorbankan struktur industri yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kemandirian industri dan ketahanan ekonomi nasional harus tetap jadi prioritas. Jangan sampai pikiran sesaat mengorbankan masa depan industri jangka panjang.” tukasnya. (Yudis/*)
