JAKARTA (20 April): Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menyatakan bila PLN ingin memberikan diskon kepada masyarakat, sebaiknya dilakukan pada saat puncak penggunaan daya listrik. Misalnya, selama Ramadan hingga Lebaran.
"Jadi, PLN jangan cuma memberikan diskon pada saat penggunaan minim, terus menormalkan kembali tarifnya saat penggunaan maksimum. Bagaimanapun juga, hal tersebut akan menimbulkan kesan pemberian diskon setengah hati," terang Asep dalam keterangannya, Minggu, (20/4/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu memaparkan, sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli penyediaan listrik di Indonesia, Kang AW, begitu Asep Wahyuwijaya akrab disapa, diskon hendaknya tidak hanya menyasar golongan tertentu saja, tapi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Transparansi oleh PLN itu mutlak diperlukan karena ada gelontoran uang rakyat dalam bentuk anggaran subsidi dan kompensasi yang secara eksisting pelaporan penggunaan atau pembelanjaannya itu terkesan belum utuh," tukas Kang AW.
Tahun 2024 saja, tambahnya, PLN telah menerima anggaran subsidi Rp70-an triliun, dan tahun 2025 anggaran subsidi yang dialokasikan hampir Rp90 triliun.
"Penerima subsidi listrik adalah kelompok masyarakat pelanggan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pertanyaannya, apakah DTKS kita valid?" ungkap Kang AW.
Selain itu, jelasnya, andai data pelanggan yang terdaftar dalam DTKS tersebut valid, apakah betul anggaran subsidi yang diberikan oleh negara kepada PLN sepenuhnya terserap?
"Kita baru bicara soal subsidi, belum soal anggaran kompensasi. Kalau mau transparan, hemat saya, bisa mulai dari situ. Jika subsidinya ternyata ditemukan tak tepat sasaran, maka dari sisi usaha namanya inefisiensi, tapi kalau dari sisi rezim keuangan negara bisa dikategorikan penyimpangan yang bisa mengarah pada korupsi jika ternyata digunakan untuk keperluan yang tak sepatutnya," terang Kang AW.
Jadi, jelasnya, agenda transparansi harus dilakukan bagi seluruh BUMN, bukan hanya PLN.
"Itu semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif, tidak parsial, apalagi ke depan memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk keperluan Danantara untuk mengakselerasi industri dan pertumbuhan ekonomi," demikian Kang AW. (RO/*)
