JAKARTA (24 April): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyoroti program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Dia meminta KKP mengevaluasi program tersebut karena dinilai gagal memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Ada beberapa case yang kami catat. Yang pertama adalah realisasi Program Oceans for Prosperity (Laut untuk Kesejahteraan/Lautra) di Papua dan NTT yang progresnya hanya 45 persen,” ungkap Cindy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Selain itu, lanjut Cindy, proyek Eco-Fishing Port (EFP) di Sumatra Barat yang belum terealisasi karena desainnya tidak sesuai dengan kondisi geografis. Ada pula Fishing Port di Banten yang terkendala sengketa lahan.
“Oleh karenanya, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP untuk melibatkan nelayan melalui konsultasi publik sebelum PHLN disetujui, sehingga program-program yang sudah kita desain itu bisa terarah dan terlaksanakan secara maksimal,” tandasnya.
Cindy juga menyoroti terkait dampak efisiensi anggaran KKP pada kawasan tertinggal. Dia mempertanyakan upaya KKP mendorong para nelayan lokal untuk dapat tersertifikasi dan berdaya saing.
Dia mencontohkan anggaran sertifikasi nelayan di Papua Barat yang dipotong 40% dari Rp3,2 miliar menjadi Rp1,9 miliar. Saat ini, hanya 12% dari 28 ribu nelayan Papua Barat yang sudah tersertifikasi. Padahal, sertifikasi menjadi prasyarat ekspor, khususnya ke pasar internasional seperti Uni Eropa (UE).
“Dampaknya yang terjadi sekarang ada 600 nelayan di Raja Ampat gagal ekspor komoditas lobster karena enggak memiliki sertifikasi, dan marak juga yang namanya sertifikasi abal-abal. Tarifnya Rp2,5 juta Pak, biar dapat sertifikasinya,” jelasnya. (dpr.go.id/*)
