MATARAM (14 Mei): Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, memantau pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II untuk tenaga honorer lingkup Pemprov NTB, di Mataram, Senin (12/5/2025). Dia mengajak para peserta optimistis dan menjaga integritas.
“Manfaat pertemuan ini luar biasa sekali. Saya memang niatkan turun langsung ke kantor pemerintahan secara untuk menyerap aspirasi," kata Fauzan.
Legislator Partai NasDem itu menanyakan hambatan dan kebutuhan para ASN dalm bekerja melayani masyarakat.
Fauzan mengingatkan seluruh peserta seleksi agar menjadikan ASN sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Ia mengaku senang bisa hadir dan memantau langsung kegiatan pelaksanaan seleksi PPPK yang dgelar di Wisma Tambora Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB itu.
Dalam kesempatan yang sama BPSDM NTB menggelar seminar perdana dengan menghadirkan narasumber bidang kebijakan kepegawaian dan pengembangan ASN. Empat narasumber yang hadir adalah Fauzan Khalid, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Yudhantoro Bayu Wiratmoko, Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno, dan Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Fauzan menekankan pentingnya menjadikan ASN sebagai duta daerah yang mampu mempromosikan visi, misi, dan potensi daerah menuju NTB makmur dan mendunia. Ia mendorong perencanaan kebutuhan ASN berbasis potensi lokal dan perlunya menjadikan ASN sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat.
Terkait revisi UU ASN, Fauzan menjelaskan, selain perlindungan dan meritokrasi, penyelarasan dengan perencanaan potensi daerah yang diwacanakan Kantor Regional X BKN Denpasar perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan.
“Sebagai anggota DPR RI, saya tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga mendengarkan langsung kebutuhan daerah untuk ditindaklanjuti dan dikawal dalam proses legislasi,” ujar Ketua KPU NTB Periode 2008-2013 itu.
Yudhantoro Bayu Wiratmoko menyambut baik komitmen Fauzan tersebut. Menurutnya, perencanaan kebutuhan ASN yang mempertimbangkan potensi daerah sangat penting dan dapat dikuatkan melalui dukungan sistem Human Capital Management (HCM) nasional yang terus digalakkan. (Yudis/*)
