JAKARTA (14 Mei): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas meninggalnya Rizal Sampurna, WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Kasus tersebut menjadi bukti perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sistem imigrasi Indonesia masih memiliki banyak celah.
"Komisi XIII sangat berduka atas peristiwa yang terjadi dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kesabaran dan ketabahan. Komisi XIII bersama dengan komisi terkait di DPR dan pemerintah akan terus mencarikan solusi terbaik agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak berulang terjadi," kata Willy, Rabu (14/5/2025).
Rizal Sampurna asal Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa waktu sebagai operator judi online (judol). Rizal diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja.
Jenazah Rizal akhirnya berhasil dipulangkan ke kampung halamannya setelah pihak keluarga berjuang selama dua bulan untuk membawa pulang almarhum, yang disebut meninggal dunia akibat serangan jantung. Pihak keluarga menyatakan mendengar kabar Rizal meninggal setelah dua pekan pria berusia 30 tahun itu bekerja di Kamboja.
Biaya pemulangan jenazah Rizal semula akan dibiayai penuh oleh Pemkab Banyuwangi. Namun KBRI Phnom Phen membuat nota diplomatik dengan kepolisian Kamboja, dan meminta pertangungjawaban perusahaan pemberi kerja untuk membiayai pemulangan jenazah. Keluarga menyatakan Rizal tak memiliki riwayat sakit jantung.
Willy mengapresiasi kerja sama berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, serta masyarakat sipil yang turut mengadvokasi dan memfasilitasi proses pemulangan jenazah Rizal. Adanya kritik terhadap proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut dinilai bisa menjadi hal membangun agar ke depan menjadi lebih baik.
"Adapun berbagai kritik terhadap proses ini harus dilihat dalam kerangka yang konstruktif untuk terus membangun sistem yang lebih baik. Kita memang perlu terus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan lainnya yang sering menjadi destinasi PMI kita," tutur Willy.
Komisi XIII yang membidangi keimigrasian dan HAM itu juga mencermati beberapa faktor pendorong seperti kemiskinan dan pengangguran, serta faktor penarik berupa janji-janji pekerjaan di luar negeri yang menjadi modus para sindikat. Karena itu, Willy menegaskan penanganan menyeluruh terhadap modus tersebut harus dilakukan.
“Kami mendesak agar proses keimigrasian betul-betul dioptimalkan untuk mencegah keberangkatan WNI sebagai tenaga kerja ilegal di luar negeri. Ini juga bagian dari perlindungan HAM negara kepada warganya, khususnya dalam hal mendapatkan kerja dan penghidupan yang layak,” jelasnya.
Diketahui, Rizal dipekerjakan sebagai scammer judol di Kamboja melalui jalur nonprosedural. Rizal dipekerjakan melalui agen ilegal yang membawanya dengan cara diselundupkan bersama 20 WNI lainnya.
Jika dilihat lebih jauh, Willy menilai kasus tersebut terjadi karena negara kekurangan sumber daya untuk mengawasi pengiriman tenaga kerja yang dilakukan di luar mekanisme resmi. Menurutnya, harus ada solusi dalam mengatasi hal tersebut, termasuk kerja sama dengan masyarakat.
“Namun harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya,” ungkap Willy.
Legislator Partai NasDem itu pun mendukung berbagai upaya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto perihal perlindungan terhadap PMI, serta arahan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Willy menyebut pemerintah bersama DPR, khususnya komisi XIII sangat memperhatikan situasi push factor (daya dorong) dan pull factor (daya tarik) mengapa masih banyak warga Indonesia memilih menjadi PMI, bahkan lewat jalur ilegal.
“Hal ini penting untuk memperbaiki aturan-aturan untuk melindungi PMI dan WNI di luar negeri,” tegasnya.
Willy pun menilai sejumlah program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sudah menyasar kedua hal tersebut. Seperti program makan bergizi gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih yang diharapkan mampu membantu beban ekonomi masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ilegal di luar negeri.
“Beban ekonomi penghidupan diminimalisir dengan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan program-program serapan lapangan kerja yang juga akan segera terlihat hasilnya,” ucap Willy optimistis.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo juga sudah meminta pihak berwenang untuk menindak tegas para sindikat kejahatan yang mengelabui WNI agar mau bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal. (dpr.go.id/*)
