BULELENG (23 Mei): Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Tamanuri, menyoroti temuan 375 siswa tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum mampu membaca dan menulis. Permasalahan itu mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dasar.
“Kita terperanjat menerima informasi itu. Nah, pikir kita ya masa ada orang yang seperti itu di Buleleng? Rupanya setelah kita mendapat laporan dari bupati bahwa (mereka) ini ada kelainan. Tapi yang penting adalah langkah-langkah untuk ke depan, bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak ini,” ujar Tamanuri dalam Kunjungan Kerja BAM ke Provinsi Bali, Kamis (22/5/2025).
Tamanuri menilai bahwa fenomena terseut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kenaikan kelas otomatis yang diterapkan secara masif di berbagai sekolah saat pandemi covid-19 lalu. Dia menilai praktik tersebut justru merugikan peserta didik karena tidak memberikan ruang evaluasi terhadap pencapaian kompetensi dasar.
“Guru-gurunya merasa takut, merasa diancam segala macam, sehingga mereka naik-naikan (kelas) saja. Padahal dia (siswa) tidak (naik) menurut persyaratan. Oleh karena itu, sampai di SMP enggak bisa baca, enggak bisa tulis,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Tamanuri mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan secara nasional, tidak hanya di Buleleng. Dia menilai persoalan serupa mungkin terjadi di daerah lain namun belum terdata. Disarankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Komisi X DPR segera merancang sistem skrining dini sejak pendidikan dasar, untuk memastikan anak-anak yang memiliki hambatan belajar dapat diintervensi sejak awal.
“Nah, jadi mudah-mudahan dari Komisi X, dalam rangka raker dengan menteri, mereka sudah bisa sampaikan hal-hal seperti itu. Sebetulnya, kejadian ini bukan kejadian hanya di Buleleng, tapi yang lain belum melaksanakan pendataan,” ungkapnya.
Data ssesmen nasional 2023 yang dirilis oleh Kemendikbudristek, mencatat sekitar 38,5% siswa SD belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Sementara itu, dalam tingkat siswa SMP mencapai 41% belum memiliki kompetensi di atas minimum. (dpr.go.id/*)
