PALEMBANG (30 Mei): Pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu,  pemerintah harus memerhatikan pembiayaan pendidikan, termasuk di sekolah swasta. 

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, saat mengikuti rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR ke Sumatra Selatan, Rabu (28/5/2015).

"Selama ini pemerintah memang sudah menggratiskan sekolah negeri, namun sekolah swasta seringkali terabaikan dalam hal dukungan biaya. Pemerintah lebih fokus ke sekolah negeri, sedangkan anak-anak di swasta dan pesantren terabaikan. Harus ditegaskan bahwa pendidikan dasar, baik di negeri maupun swasta, jadi tanggung jawab bersama,” ujar Furtasan.  

Menurut Furtasan, salah tantangan utama pendidikan swasta adalah biaya operasional yang relatif tinggi karena fasilitasnya lebih lengkap. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengatur batas biaya minimal dan maksimal yang dapat didukung oleh pemerintah, sehingga tidak membebani pihak swasta secara berlebihan.

“Solusinya mungkin dengan mengatur biaya minimal dan maksimal, mana yang jadi tanggungan pemerintah dan mana swasta, sisanya ditanggung bersama,” tambahnya.

Legislator NasDem dari Dapil Banten II (Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon) itu menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar hadir dalam menjamin keadilan pendidikan di Indonesia. 

"Standar output, kualitas guru, fasilitas, dan akreditasi sekolah swasta saat ini sudah setara dengan sekolah negeri, sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan sekolah swasta tanpa dukungan yang memadai. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga,” tutupnya. (dpr.go.id/*)