Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku memiliki harapan yang sangat tinggi agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi lembaga yang lebih kuat ke depannya.

Untuk itu, ia mendorong BMKG agar dapat meningkatkan teknologi early warning system secara masif. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BMKG di Kemayoran, Jakarta, Rabu (09/1/2019).

Dalam kunjungan yang didampingi Anggota Komisi VII Fraksi Nasdem DPR RI Kurtubi itu, Fahri melakukan pendalaman terkait kinerja yang selama ini dilakukan BMKG. Ia diterima langsung Kepala BMKG Dwikorita Karnawati beserta jajaran.

“Saya berharap bagaimana lembaga ini punya format yang solid, sehingga dapat menyatukan dan memperbaiki bangsa secara menyeluruh. Jangan pernah takut dengan kehancuran yang kita alami, tetapi bagaimana kita bisa kembali bangkit. Berapa banyak pikiran yang dapat kita satukan untuk memperbaiki itu yang paling penting,” tegasnya.

Berangkat dari rasa empati terhadap berbagai tragedi bencana yang terjadi di Indonesia saat ini, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menyadari bahwa hal utama saat ini adalah bentuk sinergi dari seluruh pihak untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan kembali pasca kehancuran akibat bencana.

“Terus terang, kesadaran sebagai bangsa itu patok yang paling kuat ada pada lembaga-lembaga negara yang khususnya secara konkret mengurusi warga secara langsung,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa saat ini pihak BMKG mulai menerapkan dan mengaplikasikan revolusi industri 4.0 yang dicanangkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga mengklaim bahwa 70 persen dari sumber daya di BMKG adalah generasi milenial, sehingga lembaga tersebut kini berisikan para pekerja yang haus akan inovasi.

“Pengembangan industri 4.0 sudah mulai diterapkan untuk mengawasi dan memantau dasar laut hingga angkasa. Kami juga coba mentransformasikan teknologi Jepang untuk diterapkan, sehingga itulah yang memaksa kami untuk bersinergi dengan lembaga lain dan bisa dikatakan 24 jam kami tidak boleh tutup,” imbuh Dwikorita. []

Tulisan ini juga dimuat di situ resmi DPR RI.