Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta camat dan lurah untuk mengantisipasi peredaran KTP palsu. Hal ini menghindari terjadinya kecurangan dalam Pemilu serentak mendatang. Menurutnya, KTP palsu dapat menimbulkan efek domino.
Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung. Persoalan KTP palsu kata politikus Partai NasDem ini sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu.
Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung. Persoalan KTP palsu kata politikus Partai NasDem ini sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu.
Sebagai contoh ujarnya, dampak penyebaran berita mengenai satu konteiner berisi KTP palsu dapat menjadi viral dan mendapat perhatian berbagai kalangan sebagai senjata menyerang lawan calon diusungnya. Hingga akhirnya kabar yang sengaja dibuat tersebut diketahui merupakan hoaks atau kabar bohong dan selanjutnya ditangani aparat penegak hukum.
“Lurah dan camat antisipasi KTP palsu. Yang banyak dibuat (KTP) tapi orangnya gak ada. Sekarang sistem IT semakin canggih, semakin susah dipalsukan," kata Sahroni dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni berpesan kepada mereka yang menjabat pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta Pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya.
"Untuk RW, siapapun Caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayahnya," kata Sahroni.
Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk cerdas memilih wakil rakyat yang akan dipilihnya. Sementara itu terkait pengawasan terhadap peredaran KTP palsu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda memaparkan pihaknya melakukan rapat evaluasi setiap minggunya untuk melihat persoalan kependudukan, khususnya jelang Pemilu. Penduduk di Kecamatan Tanjung Priok urai Syamsul berjumlah lebih dari 400 ribu orang.
"Kami ada seminggu sekali rapat evaluasi, gabungan dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwas (Panitia Pengawas) serta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permasalahan terkait kependudukan dibahas di situ," katanya. []
Tulisan ini juga dimuat di media online Tribun, Merdeka, RMOL,
