JAKARTA (11 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menilai Polri sudah cukup baik dan mumpuni menangani aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Terkait dengan langkah pemerintah yang sedang membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, menurut Sahroni, TNI sebaiknya dilibatkan untuk kasus tertentu.

"Kalau mau melibatkan TNI seharusnya pada kasus-kasus tertentu saja," ujar Legislator NasDem itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (11/8).

Sebagai kasus kejahatan luar biasa, sambung anggota Fraksi NasDem DPR FRI dari dapil Jakarta III itu, aksi terorisme memang memerlukan pendekatan yang beragam. Ia mengatakan, di Indonesia aksi terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karenanya, dalam upaya penanggulangannya dibutuhkan berbagai macam pendekatan.

"Pendekatannya bukan hanya masalah keamanan, melainkan juga ada aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain," katanya.

Sahroni menjelaskan, sejauh ini penanganan terkait kasus terorisme di Tanah Air masih banyak yang berada di bawah kepolisian. Sahroni tidak mengkhawatirkan terjadinya persinggungan wewenang antara TNI dan Polri dalam menangani isu terorisme.

"Dalam membuat Perpres tersebut, pemerintah sudah melakukan pertimbangan dan meminta masukan dari berbagai pihak secara matang sehingga tidak akan tumpang-tindih," katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, rancangan Perpres terkait hal ini sudah disampaikan kepada Menkumham, Yasonna H Laoly dan DPR RI. (RO/*)