JAKARTA (15 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi, menyambut baik langkah pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2021. Penambahan anggaran mencapai lebih 100% dari Rp203,9 triliun pada 2020 menjadi Rp419,3 triliun di tahun 2021.
Ketika menyampaikan RAPBN 2021 di depan rapat paripurna DPR/DPD pada Jumat (14/8) di Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk penanganan sosial pemerintah menganggarkan sebesar Rp419,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan perlindungan sosial.
Selain untuk bantuan, anggaran tersebut dipergunakan untuk mereformasi perlindungan sosial, penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
"Saya kira perlu didukung dan apresiasi terhadap kebijakan anggaran ini," kata Nurhadi, Jumat (14/8).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari NasDem itu menegaskan bahwa anggaran besar sangat dibutuhkan. Sebab, kesejahteraan masyarakat sangat terganggu akibat pandemi virus korona.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meminta anggaran Rp1,3 triliun guna memperbaiki DTKS untuk tahun 2021. Penambahan anggaran tersebut diajukan di rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (1/7).
Menurut Legislator NasDem tersebut, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk perbaikan DTKS dimaksud. Maka, Nurhadi meminta agar pada tahun 2021 perbaikan DTKS harus sudah terwujud.
"Bila 2021 DTKS masih kacau, selayaknya Presiden mengevaluasi kinerja menterinya," tegas Nurhadi.
Nurhadi menegaskan penambahan anggaran yang diajukan Mensos itu tidak sedikit. Karena itu Mensos harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan problem DTKS.
"Mensos harus bisa membuktikan permasalahan DTKS ini tidak carut-marut atau berkepanjangan," tegas anggota DPR dari NasDem dapil Jawa Timur VI tersebut.
Komisi VIII DPR, kata dia, telah memberikan masukan kepada Kemensos untuk mengatasi permasalahan akut DTKS. Masalah itu harus segera dituntaskan agar program perlindungan sosial efektif dan tepat sasaran.
"Kita lihat saja kerja Mensos dan jajarannya. Semoga usulan Komisi VIII DPR bisa menjadi masukan positif bagi Mensos," ujar dia. (Medcom/*)
