JAKARTA (4 September): Pada era pandemi Covid-19 sekarang ini, pengumpulan massa yang biasa terjadi saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), mestinya tidak lagi dilakukan. Karena, aktivitas itu rawan penularan Covid-19.

Untuk itu, pengerahan massa saat pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah ke Komisi Pilihan Umum (KPU) setempat harus dihindari. Pembatasan massa saat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mendaftarkan diri ke KPU juga menjadi keharusan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syamsul Luthfi meminta penyelenggara pemilu bersiap menghadapi segala kemungkinan.

“Pastikan peraturan KPU diterapkan dengan baik untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan menyelamatkan masyarakat dari Covid-19,” kata anggota DPR dari NasDem dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu, Jumat (4/9).

Pengawasan, menurut Legislator NasDem itu, mesti pula diterapkan demi mengantisipasi setiap pelanggaran.

“Ketidakadilan harus dicegah. Klaster baru Covid-19 di era pilkada juga perlu dimitigasi agar jangan sampai muncul," tegasnya.

Dalam konteks yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memerintahkan agar tahapan Pilkada Serentak 2020 menerapkan protokol kesehatan. Tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung hari ini hingga Minggu (6/9) dilarang mengerahkan masa atau konvoi.

“Mulai 4 hingga 6 September merupakan tahapan pendaftaran calon. Maka harus diumumkan dan saya tegaskan, tidak boleh ada arak-arakan atau konvoi dalam pendaftaran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan,” tegas Tito pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2020 melalui video conference, Kamis (3/9).

Paralel dengan upaya itu, tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah di 270 daerah yang akan menggelar pilkada diniscayakan menaati protokol kesehatan. Pengumpulan massa berlebihan oleh seluruh pasangan calon tidak diizinkan.

“Kita jangan sampai berpikir bahwa pilkada ialah bagian terpisah dari penanganan pandemi Covid-19. Bila protokol kesehatan ditaati dan ekonomi bergerak dari pilkada, penanggulangan virus ini bisa efektif,” kata Tito.

Sebelumnya, di berbagai wilayah, dilaporkan terus bermunculan klaster baru penularan. Klaster yang sebelumnya tidak terbayangkan mulai menjadi kenyataan. Sebut saja klaster pasar, klaster perkantoran, klaster libur panjang, hingga klaster komunitas. Jika protokol kesehatan tidak diindahkan, tidak mustahil muncul pula klaster pilkada. (MI/*)