JAKARTA (14 Januari):  Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II, Martin Manurung menegaskan bahwa destinasi wisata Danau Toba, Sumut, menerima wisatawan semua agama. Sehingga tidak perlu ada pemberian label tertentu.

“Danau Toba itu dapil saya. Kalau ada yang mengatakan akan kembangkan wisata halal Danau Toba, orang-orang (warga daerah) pasti marah. Karena sejak dulu Danau Toba itu sudah menerima dengan baik wisatawan dari berbagai agama,” ujar Martin dalam diskusi daring Fraksi Partai NasDem DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno tentang pengembangan wisata halal di Indonesia, Rabu (13/1).

Dapil Sumatera Utara II meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Jika dilihat secara jelas, tegas Martin, emenitas atau fasilitas-fasilitas pendukung bagi wisatawan muslim sudah tersedia di kawasan wisata Danau Toba, sejak lama. Seperti hotel dan restoran yang menyediakan makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun jika dirasa perlu menambah fasilitas ibadah seperti mushola, Martin meyakini tidak ada masyarakat Danau Toba yang keberatan.

“Saya mengenal daerah itu (Danau Toba). Saya pikir tidak ada satu pun orang yang akan menolak untuk membangun fasilitas mushola. Yang terpenting harus duduk bersama dengan para tokoh masyarakat di sana (untuk mendiskusikan) emenitas atau fasilitas pendukung apa sebenarnya harus kita lengkapi untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba ini,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Ketua DPP Partai NasDem itu juga menjelaskan dari data Global Muslim Travel Indeks, Indonesia sudah berada di posisi pertama untuk destinasi wisata halal terbaik dunia, tahun 2019. Sehingga tidak perlu ada lagi pemberian label yang justru dapat menciptakan kegaduhan dan merugikan destinasi wisata itu sendiri.

“Ini sebenarnya sudah on the track. Sudah bagus. Tinggal kita kerjakan saja di lapangan. Tidak perlu terlalu banyak diberikan label. Sehingga bisa kita kembangkan destinasi wisata dan kita bisa raih pasar sebanyak-banyaknya dari konsumen ini,” tegas Lesgislator NasDem tersebut.

Dalam FGD ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pemahaman mengenai pariwisata halal ini belum satu frekuensi. Masih perlu pemahaman yang sama.

Menurut Sandi, kita tidak boleh terjebak pada istilah atau terminologi terkait pariwisata halal ini, yang justru dapat membuat kegaduhan.

"Bapak Presiden menitipkan, mbok ya jangan gaduh. Kita nggak mau gaduh lah. Kita mau rangkul semua," katanya.

Terkait Danau Toba, Sandi sepakat bahwa di sana sudah ada fasilitas-fasilitas bagi wisatawan muslim. Seperti restoran penyedia makanan halal.

"Saya sepakat dengan Pak Martin. Betul, memang dalam kunjungan saya ke Danau Toba sudah ada restoran-restoran yang memberikan extention of services.  Saya sudah ke Danau Toba, ke Labuhan Bajo, Ke Bali. Semua makanannya halal, itu sudah ada. Tinggal tadi, extention of services," kata Sandi.

Sandi mengatakan Danau Toba punya peluang untuk terus berkembang dan semakin banyak dikunjungi, agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Peluang-peluang ini harus kita kembangkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan terminologi-terminologi," tegas Sandi.

Dalam FGD itu, Fraksi NasDem DPR bersama Menparekraf Sandi Uno sepakat bahwa kita tidak boleh terjebak pada label atau terminologi “wisata halal” yang melahirkan kegaduhan. Itu tidak perlu. Yang perlu ada penyamaan frekuensi pemahaman, agar kita bisa mengambil peluang pasar ini.

"Kita sepakat kalau soal ketersediaan makanan halal, tempat sembahyang dan lain sebagainya untuk wisatawan muslim dan semua agama. Penyamaan frekuensi seperti ini sangat penting, agar kerja-kerja pembenahan yang dilakukan pemerintah bisa lebih maksimal," pungkas Martin.(Darwis/*)