JAKARTA (9 April): Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai masih kurang maksimal. Padahal sesungguhnya Balitbanghub memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan di sektor perhubungan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Sekjen Kemenhub, Djoko Sasono beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi V DPR, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).

Legislator NasDem itu mengingatkan, ke depannya hasil kajian Balitbanghub harus menjadi dasar rujukan dalam penyusunan rencana strategis yang betul-betul direalisasikan dalam program Kemenhub.

“Saya kira, banyak sebenarnya yang perlu dikaji oleh Balitbang. Termasuk jalan-jalan yang sering menyebabkan kecelakaan dan juga banyak proyek nasional yang tidak beroperasi secara maksimal. Ini beberapa hal yang tentu peran Balitbang sangat strategis. Maka, ke depannya hasil kajian Balitbang menjadi dasar rujukan dalam penyusunan rencana strategis betul-betul direalisasikan dalam program Kemenhub,” ujar wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.  

Menanggapi hal tesebut, Plt Kepala Balitbanghub, Umar Aris menyatakan, Balitbanghub berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasari program riset dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

“Sesuai arahan Menteri dan anggota Komisi V DPR RI, kami bertekad hasil Litbang harus cepat, akurat, dan memberikan manfaat. Hasil studi ini harus bisa diaplikasikan secara riil di lapangan,” katanya.(dpr.go.id/*)