JAKARTA (15 September): Transformasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengumpulan data melalui Satu Data Indonesia (SDI) perlu bersinergi dengan kementerian terkait.

Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan BPS secara virtual, Senin (13/9).

“Penguatan data administratif BPS melalui SDI harus melakukan sinergi dengan kementerian terkait. Data tersebut terdiri dari platform satu data kependudukan, Sensus Pertanian 2023, Pendataan Lengkap KUMKM 2022," ujar dia.

Legislator NasDem itu juga mempertanyakan kesiapan BPS dalam agenda Sensus Pertanian 2023.

“Sensus Pertanian 2023 merupakan agenda rutin sepuluh tahunan yang diamanatkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan sudah dilakukan sejak 1963. Berdasarkan tanggung jawab yang diberikan Presiden, maka sejauh mana persiapan BPS dalam agenda Sensus Pertanian 2023?” tanya Satori.

Dalam kesempatan tersebut, Satori juga mengapresiasi langkah BPS dalam penggunaan big data untuk statistik resmi. Hal itu, kata dia, dapat menjadi informasi pelengkap dan kontrol sehingga menghasilkan statistik resmi.

“Penggunaan big data untuk statistik resmi sangat bagus dalam membantu masyarakat, tetapi di sisi lain membutuhkan SDM yang menunjang dalam ketepatan dan kecepatan data. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan literasi IT untuk SDM di BPS," jelasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) itu juga mengingatkan BPS mengenai banyaknya bantuan yang diberikan Kementerian Sosial, tetapi di lapangan datanya tidak sama dengan BPS sehingga terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan.

“Mohon agar diperbaiki sistem data kependudukan di BPS karena datanya berbeda dengan Kemensos. Sehingga dalam pemberian bansos banyak terjadi kesalahan atau penerima bantuan ganda,” tutupnya.(Devi/*)