JAKARTA (14 September): Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan dukungan Kementerian Keuangan harus mengetatkan deteksi di pintu masuk ke Indonesia, baik melalui udara, darat, dan laut, termasuk pengetatan entry dan exit test bagi pelaku perjalanan internasional.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Rutuwene menegaskan itu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes, Budi Gunadi Sadikin dan Menkeu, Sri Mulyani yang juga dihadiri Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito di ruang rapat Komisi IX DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).
Legislator NasDem itu menegaskan, Kemenkes perlu melakukan peningkatan jumlah, kapasitas, dan kapabilitas laboratorium di seluruh daerah guna mencegah varian baru Covid-19.
"Hal itu untuk melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) atau pengurutan genom lengkap dan intensifikasi testing dan tracing penggunaan pemeriksaan molekular Nucleic Acid Amplifivation Test (NAAT)," ujar Felly.
Selain pencegahan, Felly mengatakan, Komisi IX DPR juga mendesak Kemenkes melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 dengan memperhatikan seluruh masukan anggota Komisi IX DPR RI.
Di antaranya adalah pemerataan distribusi vaksin ke daerah dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa vaksin di setiap daerah serta mengintegrasikan seluruh data vaksinasi termasuk vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri/BIN serta instansi lainnya.
"Performa aplikasi PeduliLindungi juga perlu ditingkatkan serta melakukan penguatan perlindungan data pribadi dan berkoordinasi dengan Kemendagi untuk mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan capaian daerah," sambung Legislator NasDem itu.
Felly juga mendesak Kemenkes, Kemenkeu dan Satgas Covid-19 memberikan perhatian penuh terhadap seluruh upaya produksi dalam negeri vaksin Covid-19 dan obat modern asli Indoneisa (OMAI) yang digunakan dalam penanganan Covid-19.
Sedangkan kepada Kemenkeu, Komisi IX DPR mendesak untuk mendukung penuh percepatan pembayaran klaim pasien Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.
"Termasuk merealisasikan tambahan anggaran program terapeutik yang bersumber dari anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," ujar wakil rakyat Sulawesi Utara itu.
Mengingat tidak lama lagi akan memasuki masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi IX DPR meminta Kemenkes dan Satgas Covid-19 segera mempersiapkan kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat di masa liburan Nataru sesuai dengan level situasi pandemi setiap daerah, dan mempersiapkan sumber daya bidang kesehataan guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus.
"Pelaksaan protokol kesehatan di masyarakat harus terus diperkuat, termasuk pelibatan desa melalui pelibatan tokoh agama, tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader keluarga berencana/PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)," tambah Felly.(dpr.go.id/*)
