JAKARTA (15 September): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa Komisi VII DPR mendorong penuh pembangunan Bandar Antariksa di Biak, Papua dan Observatorium Gunung Timau di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami, Komisi VII DPR RI mendorong Indonesia bagian timur untuk memiliki pusat sains yang besar, khususnya keantariksaan yang maju. Seperti Bandar Antariksa atau pusat roket Indonesia yang rencananya akan dibangun di Biak,†ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan BRIN di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9)
Legislator NasDem ini juga mendukung dibangunnya Observatorium Gunung Timau di Kupang, NTT. Ia berharap observatorium itu menjadi Taman Nasional Langit Gelap pertama di Indonesia, sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Di tempat itu akan dipajang teleskop terbesar di Asia Tenggara.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, Indonesia merupakan negara besar dengan kepulauan yang membutuhkan media komunikasi berbasis satelit. Oleh karenanya butuh teknologi keantariksaan. Apalagi saat ini tumbuh tren pasar satelit baik yang berukuran nano, maupun mikro dengan berbagai kebutuhan termasuk untuk pemetaan.
“Wilayah Indonesia yang berada dekat garis khatulistiwa menjadi unggulan tersendiri sebagai lokasi strategis untuk peluncuran satelit, karena memiliki gravitasi yang rendah. Dan secara regulasi, sesuai dengan amanat UU No.21/2013 tentang Keantariksaan bahwa kegiatan peluncuran satelit itu memang dari Indonesia, dan sesuai Perpres No.49/2017 tentang Rencana Keantariksaan, mengamankan persiapan Bandar Antariksa skala kecil,†kata Laksana.
Laksana juga mengatakan, pembangunan Observatorium Gunung Timau, Kupang, dijadwalkan rampung tahun ini. Pemilihan wilayah Gunung Timau menjadi lokasi pembangunan observatorium karena lokasi termasuk area bebas polusi cahaya dan udara.
"Dengan keberadaan Observatorium Nasional di Kupang, diharapkan wilayah itu menjadi tempat wisata langit yang akan meningkatkan ekonomi di daerah sekitar," pungkas Laksana. (dpr.go.id/*)
