JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) fokus membasmi mafia tanah. Pasalnya, laporan masyarakat terkait mafia tanah sangat masif selama 2022, yakni mencapai 600 lebih laporan melalui sarana aduan khusus.

“Jadi di 2023, saya minta Kejagung berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait untuk berantas habis mafia tanah ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (29/12).  

Legislator NasDem itu menambahkan keberadaan mafia tanah itu sangat meresahkan. Selain membuat rasa ketidakadilan, mafia tanah dinilai mengganggu kelancaran pembangunan dan kepastian investasi di Indonesia.

"Jangan sampai hal-hal seperti ini terus menghambat pertumbuhan negara kita,” ungkap dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi program hotline pengaduan mafia tanah yang dibuat Kejaksaan Agung. Program tersebut mampu menyerap banyak aduan dari masyarakat.

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu berharap Kejaksaan Agung fokus memberantas mafia tanah. Sebab, masyarakat dinilai tak berdaya menghadapi mafia tanah.

"Mereka (masyarakat) sangat berharap pada Kejagung untuk dapat menuntaskan permasalahan ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sepanjang 2022. Menurut Burhanuddin, laporan itu dilayangkan melalui sarana aduan khusus (hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.(medcom/*)