PALEMBANG (21 Maret): Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti efektivitas dan dampak penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang terus meningkat setiap tahun.

"Alokasi anggaran untuk transfer daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun perlu dipastikan efektivitasnya," kata Syarief saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Banggar bertemu dengan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya,  beserta seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumsel di Palembang, Sumsel, Senin (20/3)

Syarief menjelaskan, dalam kunjungan itu Banggar menyerap masukan dan saran,  terutama dari pihak pemkab dan pemkot di Provinsi Sumsel terkait realisasi dana TKD.

"Berkaitan dengan kunjungan ini, kita menyerap serta mencoba mengerti apa yang menjadi persoalan di daerah berkaitan dengan dana transfer daerah, dan tadi ada banyak juga yang disampaikan," ungkapnya.

Legislator Partai NasDem tersebut mengungkapkan, terdapat tiga masalah utama yang dialami pihak pemkab dan pemkot di Provinsi Sumsel.

"Pertama, terkait tidak transparannya Dana Bagi Hasil (DBH)," ungkapnya.

Terkait hal itu, lanjut Syarief, terdapat sejumlah daerah yang mengaku tidak mendapatkan DBH sesuai dengan presentasi penghasilan yang diberikan daerah masing-masing.

"Kemudian, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengecil dari tahun, bahkan ada daerah yang tidak dapat," imbuhnya.

Terakhir, berkaitan dengan peraturan pemerintah yang terlambat sehingga ada keterlambatan gerak di daerah. Untuk itu, Syarief menyatakan berbagai temuan tersebut akan menjadi masukan untuk ditindaklanjuti dan dibicarakan dengan Pemerintah Pusat beserta instansi terkait, mengingat masih perlunya perbaikan yang sangat diperlukan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

"Kita harapkan perbaikan itu akan membawa kemajuan secara nasional", pungkasnya. (dpr.go.id/*)