JAKARTA (12 Juni): Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi H Amro, meminta pemerintah lebih optimistis untuk menaikan target rasio perpajakan (tax ratio). Hal itu penting guna menurunkan backlog (kekurangan) anggaran, dan menurunkan angka gap pendapatan dan pengeluaran negara.

Pemerintah mengusulkan target tax ratio pada 2024 sebesar 9,91-10,18%. Menurut Fauzi, pemerintah harus optimistis dengan target 10-11%.

”Kita berharap pemerintah optimistis dalam hal pendapatan negara. Karena pendapatan negara sangat ditentukan oleh pajak dan perpajakan," ujar Fauzi seusai rapat Panja Banggar yang membahas Asumsi Dasar Pendahuluan RAPBN TA 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Menurut Fauzi, dengan tax ratio 10-11 % maka kurang lebih pendapatan negara menjadi hampir Rp2.400 triliun. Jika ditambah dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp500 triliun berarti total pendapatan negara sebesar Rp2.900 triliun.

"Sementara asumsi belanja kita, total belanja hampir Rp3.200 triliun APBN. Itu berarti backlog-nya hampir Rp300-an triliun,” jelas Fauzi.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai peningkatan tax ratio masuk akal, apalagi setelah sebelumnya tahun 2022 target pendapatan pajak mengalami surplus. Dalam rapat tersebut, Fauzi meminta agar pemerintah terus meningkatkan pendapatan pajak dan memangkas jarak pendapatan dan pengeluaran negara.  

“Oleh sebab itu, dari rapat Banggar tadi, tax ratio kita tingkatkan, pendapatan pajak kita tingkatkan, sehingga gap antara pendapatan dan pengeluaran tidak terlalu jauh,” sambungnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu menegaskan hal itu penting dilakukan, mengingat 2024 adalah tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat.

Faktor lainnya yang mendukung hal itu, imbuhnya, yakni masih tingginya harga komoditas, adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan potensi pengembangan basis pajak lainnya yang berada di jalur positif.

”Oleh karena itu saya ingatkan lagi, jangan terlalu banyak memberikan insentif kepada pertambangan, minerba, dan seterusnya. Tapi bagaimana outcome terhadap negara, khususnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar pendapatan meningkat sehingga gap antara pendapatan dan pengeluaran semakin turun,” jelas Fauzi. (dpr.go.id/*)