JAKARTA (28 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menyoroti pentingnya validitas dan keakuratan data spasial dalam penentuan kawasan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.
Kementerian Kehutanan memproyeksikan 20,6 juta hektare hutan yang akan difungsikan sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air.
"Bagaimana Kementerian Kehutanan memastikan keakuratan dan validitas data spasial yang akan digunakan dalam identifikasi kawasan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air?" tanya Arif saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten I (Pandeglang dan Lebak) itu mengungkapkan, kawasan hutan cadangan mesti dikelola secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.
"Hampir semua teman-teman di sini mempermasalahkan penggunaan lahan 20 juta hektare ini, karena memang yang menjadi pertanyaan di benak kita, 20 juta hektare ini bukan lahan yang kecil, ini cukup luas," ungkap Arif.
Menurutnya, rujukan data yang jelas dan akurat sangat diperlukan untuk menghindari potensi bencana alam seperti banjir dan longsor di kawasan hutan cadangan yang diproyeksikan pemerintah.
"Yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan masalah hutan kan selalu musibah banjir, longsor, dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui secara validitas dan keakuratan di mana wilayah-wilayah itu," kata dia.
Arif juga mengingatkan soal pentingnya pertanggungjawaban pemerintah terkait dampak lingkungan dan hukum yang mungkin timbul.
Dengan beragam kriteria yang diterapkan dalam penentuan kawasan hutan cadangan, Arif berharap pemerintah dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai rencana tersebut.
"Bagaimana kaitan kita juga dengan alam, karena ini berkaitan juga dengan masalah hukum dan lain-lain, terutama yang menjadi korban kan masyarakat. Jadi harus jelas, harus lebih detail perencanaannya," pungkasnya. (Safa/*)
