JAKARTA (4 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mengingatkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mesti dilakukan secara transparan agar terhindar dari kecurangan (fraud).

Program itu, kata Irma, membutuhkan anggaran sangat besar sehingga diperlukan kehati-hatian. MBG membutuhkan Rp25 triliun per bulan atau Rp300 triliun per tahun dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat.

“Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal ketat agar tidak terjadi fraud,” kata Irma di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, Irma juga mengingatkan terkait kualitas dan variasi menu makanan yang harus dikontrol, baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian.

“Pola dapur umum di mana per dapur mensuplai 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu pun mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR sedang mencari formula tepat terkait pemberian MBG.

“Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya. (Yudis/*)