Berita

Machfud Arifin Desak TNI-Polri Tindak Tegas KKB

PRAYA (5 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, prihatin atas memburuknya situasi keamanan di Papua akibat aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dia menegaskan negara tidak boleh tunduk kepada kelompok bersenjata tersebut dan mendesak TNI–Polri untuk bertindak tegas dan terukur.

“Aksi KKB ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi dibiarkan. Kepolisian sebagai garda terdepan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan harus melibatkan TNI, Polri, dan partisipasi masyarakat,” kata Machfud seusai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Machfud, sinergi lintas sektor sangat penting untuk menanggulangi gangguan keamanan yang mengancam keselamatan rakyat dan keutuhan negara.

“Harus ada tindakan tegas dan terukur. Jangan takut menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara. Kami berharap TNI dan Polri bersatu untuk memberantas KKB,” tegasnya.

Machfud juga menyoroti laporan tentang dugaan keterlibatan KKB yang menyusup ke instansi pemerintah dengan mengenakan seragam tertentu. Hal tersebut sebagai ancaman serius terhadap otoritas negara.

“Kalau benar mereka masuk ke instansi pemerintah dengan mengenakan seragam, ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan. Panglima TNI harus bertindak tegas untuk mengejar dan menangkap para pelaku kejahatan bersenjata ini,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa berbagai pendekatan dialogis telah ditempuh oleh pemerintah daerah, kepolisian, dan pimpinan TNI. Namun, permintaan KKB yang bersifat separatis dinilai mustahil dikompromikan.

“Dialog sudah dicoba oleh pemda, kapolda, pangdam, dan bahkan pimpinan di level pusat. Tetapi mereka hanya punya satu tuntutan, yakni ingin merdeka. Dengan tuntutan seperti itu, tidak ada titik temu yang bisa dicapai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Machfud mengecam aksi brutal KKB yang melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap warga sipil maupun aparat.

“Mereka menyerang pos penjagaan, membakar fasilitas, dan membunuh warga yang berani menentang. Ini tidak bisa ditoleransi dan harus dijawab dengan tindakan yang tegas,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan II (Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin) itu menegaskan, demi menjaga keutuhan NKRI dan keselamatan rakyat Papua, negara harus hadir secara nyata dan tidak ragu dalam bertindak. 

“Negara tidak boleh kalah dari Kelompok Kriminal Bersenjata. Negara harus melindungi setiap warga negaranya, termasuk yang berada di Papua,” tandasnya. (dpr.go.id/*)

Share: