BALIKPAPAN (8 Mei): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nabil Husien Said Amin Alrasydi, mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum (APH) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dapat memberantas peredaran narkoba di Benua Etam.
Yang teranyar, Polda Kaltim berhasil menggagalkan penyelundupan 33 kilogram sabu dari Malaysia.
"Saya sangat mengapresiasi aparat penegak hukum di Kalimantan Timur. Beberapa waktu lalu saya melihat berita Polda Kaltim sukses menggagalkan penyelundupan 33 kg sabu. Ini langkah yang luar biasa," ujar Nabil dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, di Balikpapan, Kaltim, Kamis (8/5/2025).
Begitu pula dengan keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim yang membongkar jaringan sabu lintas kota Balikpapan-Samarinda dengan menyita 1,5 kilogram sabu aerta menangkap enam tersangka
"Ini sebuah operasi yang membuktikan komitmen kuat dalam menghadapi status darurat narkoba di Kalimantan Timur," tegas Nabil.
Menurut Nabil, angka tersebut bukan hanya statistik, tetapi menyelamatkan puluhan ribu anak bangsa dari ancaman narkotika.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut, kata Nabil, adalah bukti bahwa negara melalui aparat bekerja untuk rakyat.
Perlindungan terhadap generasi muda bukan hanya slogan, melainkan perjuangan para penegak hukum di daerah.
Komisi III DPR RI siap bersinergi serta mengawal dari sisi regulasi, pengawasan, dan anggaran agar perjuangan tersebut bisa terus mengakar, terintegrasi, dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan.
"Terima kasih atas ketulusan dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga langkah-langkah baik ini menjadi inspirasi dan harapan bagi seluruh rakyat Kalimantan Timur," ujar legislator dari Dapil Kaltim tersebut.
Nabil juga memberikan penghargaan atas kinerja Kejaksaan Tinggi Kaltim yang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga merawat kesadaran hukum masyarakat dari program Jaga Desa, hingga penyuluhan di sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Itu bukan semata kerja hukum, tapi kerja kemanusiaan.
"Di saat yang sama, respons cepat terhadap kasus besar seperti insiden Jembatan Mahakam menunjukkan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas publik dan keuangan negara," tukasnya. (Yudis/*)
