PADANG (8 Mei): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Dia menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana di Sumatra Barat (Sumbar) melalui peran legislatif.
Hal tersebut disampaikan Lisda saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatra Barat, Padang, Rabu (7/5/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Forkopimda Sumbar, Basarnas, seluruh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten dan kota se-Sumbar, serta organisasi relawan kebencanaan.
Rapat koordinasi itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumbar. Mengingat wilayah Sumbar yang rawan bencana, koordinasi yang efektif dan terencana sangat penting untuk meminimalisasi dampak bencana dan melindungi masyarakat.
“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategi yang efektif dalam menghadapi potensi bencana di Sumatra Barat pada 2025 dan seterusnya,” ujar Lisda.
Legislator dari Dapil Sumbar I Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga menegaskan pentingnya penguatan sinergitas antara kabupaten/kota di Sumbar dengan pemerintah pusat terkait penanggulangan bencana.
“Pemerintah daerah, baik itu kabupaten/kota dan provinsi di Sumbar, harus jemput bola ke pusat dalam hal ini BNPB RI. Setiap proposal yang dimasukkan harus dikawal realisasinya, serta bertanggung jawab melalui pengawasan dan pelaksanaannya. Tentu kami di Komisi VIII juga siap menjembatani hal tersebut,” jelas Lisda.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa meskipun frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 tergolong relatif tidak masif, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama, khususnya di Sumbar yang merupakan wilayah rawan bencana.
Suharyanto menekankan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Kita semua sepakat bahwa pencegahan dan upaya proaktif sebelum bencana terjadi sangat penting. Rapat ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari program prioritas nasional (Asta Cita). Presiden menginstruksikan BNPB untuk mendampingi secara intensif pemerintah daerah, termasuk Sumbar, dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan ke Sumbar, baik dalam bentuk logistik kesiapsiagaan maupun bantuan pascabencana, menyusul bencana besar yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024 lalu.
“Bantuan tersebut termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai kabupaten dan kota,” tutupnya. (Bee/Yudis/*)
