JAKARTA (21 Mei): Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, berharap program Sekolah Rakyat bukan hanya formalitas semata, tapi dapat menjadi jalan perubahan hidup bagi anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan formal.

"Kami yakini bahwa satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan," ujar Dini dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, mewanti-wanti mensos agar menindaklanjuti secara serius isu-isu yang ada terkait program Sekolah Rakyat. Salah satunya terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi basis seleksi Sekolah Rakyat.

"Pemanfaatan data DTSEN yang masih perlu dimatangkan, karena kemarin Bapak Menteri juga memaparkan bahwa data yang masuk belum final," ujarnya. 

Dia juga mempertanyakan mekanisme seleksi peserta didik Sekolah Rakyat yang saat ini sudah berjalan. Apakah seleksi sudah memenuhi persyaratan berbasis data DTSEN, karena sampai saat ini data tersebut belum final.

Lebih lanjut Ning Dini juga mencermati bagaimana program Sekolah Rakyat dapat berjalan di daerah, terutama di daerah dengan kantong kemiskinan. Kuota penerimaan antara daerah satu den yang lainnya bagaimana.

"Bagaimana Kemensos bisa memastikan bahwa data dalam DTSEN benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat miskin, mengingat masih banyaknya laporan ketidaksesuaian data," ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo dan Pasuruan) itu berharap peserta didik Sekolah Rakyat akan tetap mendapat bantuan sosial seperti yang sebelumnya didapatkan, seperti BPJS Kesehatan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (Atensi Yapi). (Najib/Yudis/*)