MAKKAH (10 Juni): Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. Pansus diperlukan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.
Muslim mengatakan, usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.
"Kalau kita runut dari perjalanan Makkah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ungkap Muslim, di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (7/6/2025).
Muslim menegaskan, sejumlah jemaah sempat terlantar berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. Menurutnya, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan jemaah. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang pada musim haji berikutnya.
"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji," tegas anggota Fraksi Partai NasDem itu.
Muslim menjelaskan, Pansus Haji akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Dia juga menyoroti peristiwa terkait inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena terlalu lama menunggu bus.
“Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” paparnuya.
Lebih lanjut, Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar menghadapi situasi sulit saat ibadah.
Dia berharap berbagai persoalan yang dihadapi para jemaah menjadi pembelajaran berharga untuk melakukan reformasi sistemik dalam hal pelayanan haji.
“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutupnya. (dpr.go.id/*)
