JAKARTA (11 Juni): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, berharap pemerintah daerah bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk menggelar rapat di hotel.
"Pernyataan Mendagri bagi pemerintah daerah juga harus disikapi dengan bijak, bukan berarti keran terbuka lebar begitu saja," ujar Bey, Rabu (11/6/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang) itu mengungkapkan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar tapat di hotel guna menggenjot perekonomian daerah, harus disikapi secara bijak.
"Pemerintah Daerah boleh melakukan rapat-rapat di hotel merupakan angin segar bagi bisnis perhotelan. Beberapa waktu lalu memang sempat banyak hotel di daerah yang mengibarkan 'bendera putih'," ungkapnya.
"Ini bagus untuk membangkitkan kembali geliat bisnis perhotelan daerah. Disadari atau tidak, keberadaan hotel di daerah memberikan pemasukan juga bagi daerah," lanjutnya.
Kendati geliat efisiensi digaungkan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal mumpuni memerlukan langkah yang berdampak pada roda perekonomian.
"Walaupun secara prinsip pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi, tapi bagi daerah yang memiliki kemampuan APBD bagus, bisa melakukan kegiatan-kegiatan di hotel," paparnya.
Untuk itu, izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran. Termasuk, mempertimbangkan efek program yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
"Yang terpenting dunia usaha perhotelan dan pemerintah daerah bisa saling berkerja sama, berkesinambungan, dan saling menguntungkan dari segi investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah," pungkasnya. (Safa/*)
