JAKARTA (11 Juni): Sejumlah catatan penting masih mengiringi persoalan penyelenggaraan haji 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterlambatan bus yang membuat jemaah harus berjalan kaki sejauh empat kilometer dari Muzdalifah ke Mina.
"Keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat adalah bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional," ungkap anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menyebut semestinya hal itu bisa ditangani dengan baik mengingat stamina para jemaah selama melaksanakan rukun ibadah haji dengan khusuk. Dini menegaskan, tidak tersedianya transportasi tepat waktu merupakan kesalahan vatal.
"Padahal ini adalah rukun haji yang sangat vital, dan risiko keselamatan sangat besar jika transportasi tidak tersedia dengan tepat waktu," tukasnya.
Ning Dini, begitu Dini Rahmania akrab disapa, mengaku mendapat laporan jika penempatan jemaah di tenda Arafah juga kurang koordinasi. Ia juga menyoroti manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah.
"Kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antarkloter, tapi juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah. Bahkan, kami menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah," urainya.
Ning Dini menyebut mestinya ada mitigasi dan kontrol yang baik dari otoritas penyelenggara, dalam hal ini Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI. Dini khawatir jemaah tak dilayani dengan rasa empati dan profesional.
"Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol dan mitigasi yang seharusnya dilakukan lebih awal oleh otoritas penyelenggara," ujarnya.
Ning Dini juga menyoroti standar katering bagi jemaah selama pelaksanaan haji. Dia mempertanyakan apakah benar ada ketidakadilan yang membuat sebagian jemaah memakan mi instan.
"Soal kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah patut menjadi perhatian serius. Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapat makanan siap saji standar katering, sementara yang lain hanya menerima pop mie instan?" katanya.
Dia pun meminta Kemenag mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan ibadah haji 2025. Dini mewanti-wanti sistem syarikah yang baru untuk diawasi lebih ketat ke depannya.
"Kami di Komisi VIII terus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini, termasuk perluasan pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia," pungkasnya. (najib/*)
