NABIRE (19 Juni): Anggota Komisi VII MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arjuna Sakir, menggelar diskusi bersama elemen masyarakat Papua Tengah di kantor RRI Nabire, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (18/6/2025).
Hadir dalam acara tersebut anggota DPR Provinsi Papua Tengah, kader Partai NasDem, dan tokoh masyarakat Nabire.
Dalam kesempatan tersebut, Arjuna mengatakan bahwa hingga saat ini sudah banyak capaian kinerja DPR RI, antara lain di bidang legislasi, DPR sudah merampungkan tiga RUU menjadi UU, yaitu UU TNI, UU BUMN, dan UU Minerba.
"Selain itu, melanjutkan pembahasan tujuh RUU yang masih dalam tahap pembicaraan tahap pertama. DPR juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang inisiatif yang akan dibahas lebih lanjut," terang Arjuna.
Selain itu, tambah Arjuna, DPR bersama pemerintah telah mengajukan 47 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
"Sedangkan untuk capaian kinerja yang telah diraih Komisi VII sendiri, antara lain mendorong pengesahan RUU Pariwisata menjadi UU baru yang mengakomodir semua pihak untuk kemajuan pariwisata Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional," jelas Arjuna.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Tengah itu, menambahan, Komisi VII DPR juga mendukung tambahan anggaran untuk Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2,42 triliun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Soal adanya efisiensi, jangan sampai menimbulkan gelombang PHK. Kami memperjuangkan agar itu tidak sampai berdampak pada pemutusan kerja atau PHK," tegas Arjuna.
Diskusi dengan masyarakat berlangsung antusias. Banyak warga yang menyampaikan aspirasi, seperti soal industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
"Jadi diskusi ini untuk menjalin komunikasi dan mengumpulkan data serta usulan, terkait permasalahan yang ada di Papua Tengah," ujarnya.
Arjuna berharap, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara masimal oleh masyarakat yang hadir, tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi tetapi juga menjadi ajang silahturahmi antara masyarakat dan wakil mereka di DPR RI.
"Ini pentin agar kami bisa memperoleh gambaran, usulan, maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua Tengah. Ini penting bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, serta legislasi yang berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. (nico/*)
