JAKARTA (15 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS. Langkah tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global, termasuk menghalau adanya berbagai dinamika seperti penerapan tarif dagang Amerika Serikat (AS).
"Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Dan kami yakin pemerintah dapat memanfaatkan keanggotan Indonesia di BRICS untuk memperkuat ketahanan fiskal dan ekonomi nasional,” kata Charles di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri langsung momen bersejarah tersebut.
Charles menyoroti bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS yang beriringan dengan sejumlah dinamika geopolitik, terutama kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mematok tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%.
Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan dari AS terlait pengenaan tarif impor AS.
“Indonesia bisa memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan AS terkait pajak impor 32%. Saya meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukannya,” imbuh Charles.
Di sisi lain, Charles mencermati bahwa peluang ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif kerja sama di tengah dinamika global. Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan strategi fiskal yang responsif dan penguatan sektor logistik serta pembiayaan ekspor.
“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini sebagai strategi ekonomi yang efektif," ujarnya.
Legislator Partai NasDem itu juga menyoroti soal tekanan perdagangan internasional yang dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas ketenagakerjaan dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan mitigasi.
"Jika ekspor terganggu dan industri padat karya terpukul, maka efek dominonya bisa sampai ke penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Itu artinya tekanan ke APBN makin besar. Tapi dengan mitigasi yang baik dari pemerintah, hal tersebut dapat dihindari,” kata Charles.
Charles berpandangan, diperlukan roadmap perdagangan dan fiskal yang realistis dan antisipatif, termasuk diversifikasi pasar ekspor nontradisional, khususnya ke negara-negara BRICS dan Afrika.
“Kita juga perlu mendorong peningkatan daya saing produk UMKM dan industri manufaktur,” jelasnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Jember dan Lumajang) itu menilai, keanggotaan di BRICS dapat membawa perekonomian Indonesia semakin kuat.
“Dengan kolaborasi bersama, khususnya pemerintah, DPR, dan masyarakat, saya percaya perekonomian Indonesia dapat semakin kuat, yang mana sekarang didukung dengan masuknya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS,” tutupnya. (dpr.go.id/*)
